Politik dan strategi nasional

MAKALAH

Disusun Guna Memenuhi Tugas

Mata Kuliah: pendidikan kewarganegaraan

Dosen Pengampu: M. Rikza chamami

Disusun Oleh;

IBTIDAIYAH ( 1803036088 )

YUNIAR DEWI KARISA (1803036118 )

DALHAR ASYHARI (1803036123)

MANAJEMEN PENDIDIKIAN ISLAM (MPI)

FAKULTAS ILMU TARBIYAH dan KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal masa Kemerdekaan, Kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik. Kondisi indonesia masih morat-marit dan tidak stabil. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur dan membaik. Selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi dan menerjemahkan sistem pemerintahannya sendiri. Pada saat terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, banyak negara yang disetujui oleh kedigdayaan kedua negara tersebut. Kedua negara ini saling berlomba untuk menunjukan sebuah ke dunia siapa yang lebih hebat. Untuk melancarkan usaha mereka tersebut, mereka akan ditempatkan di beberapa negara Dunia akan membuat negara-negara tersebut mendukung usaha dan ikuti tanduk mereka.Mereka saling berlomba dalam segala hal, mereka berlomba untuk mendapatkan simpati dan empati serta bantuan dari negara-negara di dunia. Oleh karena menerima banyak negara-dunia di dunia yang menjadi pengikut mereka. Pada saat itu dunia di bagi dalam dua kelompok, blok barat dan blok timur. Akan tetapi, negara Indonesia tidak akan terpengaruh oleh keadaanyang terjadi. Indonesia dan beberapa negara lain berkoordinasi dan membentuk kelompok yang tidak memihak salah satu dari kedua blok tersebut, kelompok ini dikenal dengan gerakan negara-negara non-blok Pada saat itu Indonesia menganut politik bebas aktif yang berarti tidak berarti dengan satu kelompok yang ada pada saat sayatu, dan aktif yang berarti aktif dalam damai dunia dan mengembangkan sebuah kerja sama antar negara-negara di dunia di segala bidang. Selain itu Indonesia juga mengatur strategi nasional untuk mengembangkan negara dan mengelola keutuhan negara.

Saat ini banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan politik bebas aktif yangdi anut oleh Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka yang salah mengartikan makna politik bebas aktif tersebut. Oleh karena itu, kami perlu untu membahas tentang politik dan strategi bangsa Indonesia. Kami akan coba un tuk membicarakan hal tersebut di dalam makalah kami yang kami beri judul "Politik Dan Strategi Nasional".

B. Rumusan masalah

1. Apakah pengertian politik dan strategi nasional?

2. Apa peranan dan fungsi politik dan strategi nasional?

3. Apa kebijakan politik ?

4. Bagaimana kekuatan politik dalam negara dan bangsa?

5. Apakah intregalitas bidang politik ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian politik dan strategi nasional

2. Untuk mengetahui peranan dan fungsi politik dan strategi nasional

3. Untuk mengetahui kebijakan politik

4. Untuk megetahui kekuatan politik dalam negara dan bangsa

5. Untuk mengetahui intregalitas bidang politik

BAB II

PEMBAHASAN

1. pengertian politik dan strategi nasional

Kata “politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu Negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-sebaiknya.

Dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat yng digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan policy, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya . Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

Perlu diingat bahwa penntuan kebijakan umum, pengaturan, pembagian maupun alokasi sumber-sumber yang ada memerlukan kekuasaan dan wewenang (authority). Kekuasan dan wewenang ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan[1].

penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang. Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.

Politik dan Strategi Nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Hal ini berlaku sebelum adanya penyelenggaraan pemilihan umum Presiden secara langsung pada tahun 2004. Setelah pemilu 2004 Presiden menetapkan visi dan misi yang dijadikan rencana pembangunan jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan membangun bangsa Makna. pembangunan nasional Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin[2].

2. peranan dan fungsi politik dan strategi nasional

· Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbaharui perundang undangan warisan colonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak adilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan reformasi melalui progam legalisasi.

· Membersihkan penyelenggara negara dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN ). Dengan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat dengan mengembangkan etik dan moral.

· Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan insan pers agar professional, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika pers, supremasi hukum, serta hak asasi manusia.

· Mengupayakan perluasan dan pemerataan pendidikan yang bermutubagi seluruh rakyat Indonesia, menuju agar terciptanya nilai-nilai universal, termasuk kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam rangka agar terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dalam membangun peradaban.

· Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, serta seluruh wadah negara kesatuan republik Indonesia[3].

· Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai–nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin 4 kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

· Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif, yang merugikan masyarakat. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik .

· Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada ke bhineka tunggal ikaan. Untuk menyelesaikan masalah–masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang.

· Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945.

· Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang–undangan dibidang politik.

3. Kebijakan politik

Kebijakan adalah sekumpulan tindakan terencana dan terpola dari pemerintah, golongan , ataupun pribadi untuk menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya.

Politik adalah proses pelaksanaan kekuasaan untuk melakukan aktivitas yang menyangkut peran seseorang atau golongan atau pemerintah yang sedang berkuasa. Politik juga bisa didefinisikan dengan interaksi pemerintah dengan rakyat yang berupa kebijakan- kebijakan demi kemaslahatan bersama.

Dari definisi kebijakan dan definisi politik diatas; dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik adalah suatu tindakan terpola dan terencana dari pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan demi kebaikan bersama untuk mencapai tujuan tertentu.

Contoh kebijakan politik dalam negri orde baru : pembentukan kabinet, pelaksanaan pemilu, penyederhanaan parpol.

Kebijakan politik nasional Pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan sangat stabil, sedangkan kebijakan politik luar negeri terutama perjuangan kemerdekaan Palestina mendapat pujian dari dunia internasional.

kebijakan politik Era Soeharto dan Gus Dur dalam percaturan politik sekaligus upaya kedua kebijakan ini dalam menerbitkan kebijakan tangan Soeharto dan konsep keadilan Gus Dur. Bagaimana harus mampu kita rasakan bersama, sudah beberapa tahun lampau, memikirkan kebijakan masih memikirkan kehidupan seluruh rakyat di nusantara. Sementara itu, konstalasi politik bangsa ini masih berjalan dengan pasang surut karena kepemimpinan para tokoh sebelumnya, yang didukung jika dibandingkan, kepemimpinan 32 Soeharto untuk memimpin bangsa dan kepemimpinan Gus Dur yang relatif singkat membentuk pembeda yang dirancang khusus untuk membedah setelan gambar di bawah ini. Namun, itu tidak sepenuhnya kita terjerumus oleh fakta sejarah yang demikian, sebab tidak ada sesuatu yang berjalan dengan sendirinya, dengan menggunakan sosio-historis. Sementara menganalisis skripsi ini menggunakan metode kualitatif-analitis, deduksi dan komparasi. Dunia politik memang sulit merebut kendali, namun terlepas itu, dua sosok Soeharto dan Abdurrahman Wahid memiliki tipologi tersediri yang hingga hari ini masih layak dikaji. Soeharto berawal dari G 30 S yang membawa perubahan besar dalam politik Indonesia. Operasi penumpasan terhadap G 30 S di bawah komando Soeharto memberikan legitimasi politik terhadap kemampuan tampil dipanggung nasional. Setelah pada 11 Maret 1966, Soeharto mendapat mandat dari Presiden Soekarno untuk mendapatkan kembali keamanan. Pindah ke Orde Lama ke Orde Baru. Sementara itu, situasi nasional Pasca Orde Baru menjadi labil disemua lini, baik dibidang politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Pemerintahan Habibie yang amburradul membuat rakyat tidak percaya akan pemerintahan Habibie, sehingga Gus Dur mampu tampil menjadi Presiden ke-4 RI melalui kekuatan Poros Tengah. Meskipun demikian kemudian kedua tokoh tersebut memiliki tipologi politik dan perjuangan yang berbeda untuk menyelesaikan perjuangan bangsa Indonesia[4].

4. kekuatan politik dalam negara dan bangsa

kekuatan politik indonesia tidak terlepas dari budaya politik yang dimiliki oleh indonesia yang berupa, ketidak jelasan hierarki atau adanya sumber homogen, kecendrungan patronage/ clientilistic masa orba, Neo-patrimonialistik sehingga minimnya civil society. Kekuatan politik indonesia sedikit banyak telah menampakan diri melalui angkatan bersenjata, partai politik, golongan intelektual dan mahasiswa, kelompok pedagang, pengusaha dan profesional, serta kelompok penekan yang baru muncul semenjak dekade XX.

Konsep-konsep yang berkaitan dengan kekuatan yakni :

· Influence atau pengaruh, yaitu bagimana seseorang mampu mempengaruhi agar orang lain berubah secara sukarela.

· Persuasi yaitu cara meyakinkan orang dengan memberikan argumentasi.

· Manipulasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain namun yang dipengaruhi tidak menyadari.

· Coersion adalah ancaman atau paksaan agar orang lain sesuai dengan kehendak yang punya kekuasaan.

· Force yaitu tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan. Ini biasanya dilengkapi dengan sejata, sehingga orang lain mengalami ketakutan.

Kekuatan Politik adalah kemampuan menggunakan sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga menguntungkan dirinya, kelompoknya atau masyarakat secara umum.

Unsur kekuatan politik terdiri dari :

a. Tujuan

b. Cara

c. Hasil

Oleh karena agar kekuatan politik tidak disalah artikan maka perlu difahami makna kekuatan politik, yaitu :

· Kekuatan adalah hubungan antara manusia.

· Pemegang kekuatan punya kemampuan mempengaruhi orang lain.

· Pemegang kekuatan bisa individu, kelompok, organisasi atau pemerintah.

· Sasaran kekuatan dapat individu, kelompok, organisasi atau pemerintah.

· Pihak yang mempunyai sumber kekuatan belum tentu punya kekuasaan, bergantung pada kemampuannya untuk menggunakan sumber kekuatan itu.

· Penggunaan sumber kekuatan dapat dengan paksaan, konsensus atau kombinasi dari keduanaya.

· Kekuatan bisa memiliki tujuan yang baik atau juga buruk.

· Kekuatan digunakan untuk masyarakat umum dan sumber pengaruh digunakan mempengaruhi proses politik

Jadi kekuatan politik ataupun kekuasaan politik bukan hanya paksaan atau kekerasan atau manipulasi tetapi bisa juga konsensus dan kerelaan.

Sumber kekuatan politik di era reformasi terdiri dari :

a. Sarana paksaan fisik seperti senjata, teknologi dan lain-lain.

b. Kekayaan seperti uang, tanah, bankir, pengusaha.

c. Normatif seperti pemimpin agama, kepala suku atau pemerintah yang diakui.

d. Popularitas pribadi, seperti bintang film, pemain sepakbola.

e. Jabatan keahlian seperti pengetahuan, teknologi, keterampilan.

f. Massa yang terorganisir seperti organisasi buruh, petani, guru.

g. Informasi seperti pers yang punya kemampuan membentuk opini publik.

Dimensi pokok permunculan dan perkembangan kekuatan politik di Indonesia yaitu sebagai berikut :

o Politik, ekonomi dan masalah sosial yang tidak lagi menjadi masalah kaum bangsawan menjadi masalah masyarakat umum.

o Kuatnya peranan kelas menengah diseluruh bidang kehidupan.

o Pemunculan, pertumbuhan dan perkembangan negara modern.

o Muncul dan berkembangnya nilai”, filsafat dan ideologi yang memberikan dasar” pengukuhan, pengesahan, dan rasionalisasi untuk menjalankan tatasusunan politik dan konfigurasi kekuatan” politik baru[5].

5. intregalitas bidang politik

Dalam masyarakat integralistik Indonesia yang berlandaskan kebersamaan dan kekeluargaan maka perjuangan untuk menguasai pemerintahan ini harus memperhatikan kesepakatan bersama yang dijiwai semangat kekeluargaan dan mengatasi segala kepentingan golongan dan kepentingan perorangan.

Ada dua sektor kehidupan di bidang politik, yaitu sektor masyarakat dan sektor pemerintahan. Sektor masyarakat mewujudkan keinginan dan tuntunan masyarakat yang berfungsi sebagai keluaran yang berupa keputusan politik(political decision)

Kehidupan politik yang bercorak integralistik dengan sendirinya menuntut adanya keseimbangan antara masukan dan keluaran, yang berbentuk keseimbangan dinamik dan serasi antara inisiatif pemerintah dan partisipasi masyarakat. Jika inisiatif pemerintah lebih berat maka akan mengarah ke system politik totaliter, dan jika partisipasi masyarakat maka akan menuju ke system politik liberalisme. Bentuk keseimbangan ini sifatnya dinamik dan berubah-ubah serta bergerak antara dua polaritas ekstrem, sejalan dengan kepentingan masyarakat. Bentuk wujud keseimbangan ini sebagai indikasi adanya taraf stabilitas politik Negara.

Asas kekeluargaan dan kebersamaan dalam kehidupan politik yang terdiri atas dua sektor tersebut, dalam aktifitasnya harus memperhatikan system pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian rakyat ikut berperan serta dalam kehidupan berpolitik.

Dari penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa dari segi kehidupan politik, Negara Indonesia bukan hasil perjanjian orang seorang yang bebas seperti dalam cara pandang individualistic, melainkan Negara merupakan kesatuan kehidupan bersama atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, di dorong oleh keinginan luhur dalam hidup bersama supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas untuk memajukan kesejahteraan bersama dalam bentuk keadilan social bagi seleruh rakyat Indonesia[6].

BAB III

PENUTUP

6. Kesimpulan

Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang–undangan dibidang politik, merupakan peranan dan fungsi politik nasional.

kebijakan politik adalah suatu tindakan terpola dan terencana dari pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan demi kebaikan bersama untuk mencapai tujuan tertentu.

Contoh kebijakan politik dalam negri pada ,masa orde baru : pembentukan kabinet, pelaksanaan pemilu, penyederhanaan parpol.